Berita Investigasi

LUBUK LINGGAU – Proyek pembangunan Asrama Pondok Pesantren Al Haadi di Kota Lubuklinggau yang menelan anggaran Rp1 miliar dari APBD Tahun 2024 kini menuai sorotan. Alih-alih menjadi bangunan representatif bagi para santri, kondisi asrama justru … Asrama Pesantren Rp1 Miliar di Lubuklinggau Retak Sebelum Setahun, Kualitas Dipertanyakan?Read more

Musi Rawas – Belanja suku cadang alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Rawas terindikasi bermasalah. Dari dokumen resmi SIPD Kemendagri, ditemukan sejumlah komponen seperti oli, filter, bearing, hingga baterai excavator tercatat dengan … Belanja Suku Cadang DLH Musi Rawas, Potensi Kerugian Capai Rp 1 MiliarRead more

Lubuk linggau – DPD Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 menyoroti proyek peningkatan Jalan Kayu Merbau, Kelurahan Taba Lestari, yang menyedot Rp5 miliar anggaran daerah dalam dua tahun terakhir. Meski dana besar digelontorkan, kondisi jalan masih … LAKIP 45: Jalan Kayu Merbau Rp5 Miliar, Publik Berhak Tahu RealisasinyaRead more

Lubuklinggau – Di atas kertas, fasum Perumahan Harapan Jaya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui BAST No: BA/14/DISPERAKIM/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Lubuk linggau. Namun faktanya, lahan yang seharusnya … Disperkim Disorot, Fasum Harapan Jaya Hilang di Atas Kertas: Aset Publik Gantung Tanpa KepastianRead more

Lubuk Linggau – Skandal pengelolaan anggaran kembali menghantam Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan hasil audit dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2023–2024, ditemukan praktik penggunaan dana transfer pusat yang dibatasi peruntukannya (earmarked) untuk membiayai belanja … Rp27,4 Miliar Dana Earmarked Kota Lubuklinggau Dipakai Salah Peruntukan, Era Siapa?Read more

Lubuk Linggau – Proyek peningkatan Jalan Kayu Merbau, Kelurahan Taba Lestari, kembali mengemuka. Setelah menghabiskan Rp3 miliar pada 2022, proyek serupa kembali muncul pada 2023 senilai Rp2 miliar. Total Rp5 miliar uang daerah sudah digelontorkan, … Jalan Merbau: Dinas PUPR Harus Bertanggung Jawab, APH Diminta Turun TanganRead more

Lubuk Linggau – Di balik tumpukan Surat Pernyataan Hutang (SPH) senilai Rp190 miliar lebih, tersembunyi potensi pelanggaran hukum yang tidak bisa dianggap enteng. Publik mulai menyoroti tidak hanya sisi fiskal, tetapi juga dimensi pidana yang … Jangan Ditutup! Wali Kota Lubuk Linggau Didorong Libatkan APH Usut Dugaan Pidana di Balik SPHRead more

Lubuk Linggau – Tekanan publik terhadap Wali Kota Lubuklinggau kian membesar. Tuntutannya satu: buka daftar lengkap Surat Pernyataan Hutang (SPH) tahun 2024 yang nilainya ditaksir menembus Rp190 miliar. Desakan ini tidak lagi sekadar permintaan, tetapi … Proyek SPH Harus Diumumkan! Publik Desak Wali Kota Tunjukkan Daftar Utang DaerahRead more